Pj Bupati Marah, Rencana Bimtek Puluhan Pegawai Dinas Kesehatan Deli Serdang ke Yogyakarta Batal

"Semua kalau ada masuk Dumas (Pengaduan Masyarakat) kita klarifikasi semua. Ya ini sekarang kita tanya dululah ke Dinkes. Ini masih klarifikasi belum pemeriksaan. SOP (standart operasional prosedur) kita sesuai Permendagri harus melakukan klarifikasi dulu," ujar Inspektorat Deli Serdang.

Sementara itu Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman membenarkan kalau dirinya tidak setuju dengan keberangkatan tersebut.

Disebut penggunaan anggaran harus dikelola dengan efisien, efektif dan akuntabel.

Ia pun tidak ngerti apa maksud tujuan ramai-ramai untuk pergi.

Baca Juga:

• Tembok SPBU Upe Udan Pancur Batu Roboh, 2 Tewas 1 Kritis
• Diduga Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas, Kejatisu Tahan Dua Pejabat Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah

"Tidak disetujui itu. Nggak saya izinkan. Plt Kadis Kesehatan pun nggak setuju apalagi saya. Kalau dibilang jalan-jalan (tudingan) itu relatif ya.

Tapi kita melihat ada skala prioritas (untuk penggunaan anggaran) jadi nggak bisa juga dibilang gak ada manfaat bimtek itu, cuma belum jadi prioritas utama saya melihatnya seperti itu. Bagi kami seorang PNS bimtek diperlukan untuk meningkatkan kemampuan," kata Wiriya.

Sementara itu Plt Kadis Kesehatan Deli Serdang, Khoirum Rijal juga menegaskan kalau kepergian untuk bimtek sudah dibatalkan.

Diakui sempat ada masing-masing dari puskesmas-puskesmas untuk ikut bimtek.

"Udah batal mereka. Penyelenggaranya itu ada dari lembaga dan acaranya di Jogja. Yang ikut mau para Tata Usaha dan Pengelola Keuangan. Harusnya hari ini acaranya," kata Khoir.

Dari catatan www.asatupro.com kepergian para pegawai puskesmas ini bersamaan dengan kasus yang sedang dihadapi saat ini.

Polresta Deli Serdang sedang mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023 di Kabupaten Deli Serdang Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas-Puskesmas ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Kepala Puskesmas saat ini sedang digilir untuk diperiksa.

Beberapa diantaranya bahkan sudah ada yang menerima surat panggilan untuk menghadap penyidik mulai, Jumat (1/11/2024).

Mereka disuruh datang dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DAK nonfisik bidang Kesehatan tahun anggaran 2023 dalam pelaksanaan.

Tembok SPBU Upe Udan Pancur Batu Roboh, 2 Tewas 1 Kritis

Diduga Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas, Kejatisu Tahan Dua Pejabat Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah