Pergerakan Mahasiswa Intelektual Sumatera Utara (PMI-Su) Gelar Aksi Damai Tuntut Kajatisu Dalam Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Labuhan Batu

Medan,asatupro.com-Pergerakan Mahasiswa Intelektual Sumatera Utara (PMI-SU) menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) untuk menuntut segera bentuk tim pengawasan agar tidak terjadi kebocoran APBD dan di salah gunakan segilintir orang yang tidak bertanggung jawab, maka kami perlu ingatkan APH untuk segera bentuk tim pengawasan agar anggaran yang di kelolah Pemkab Labuhan Batu selalu tepat sasaran.

Aksi yang dilakukan pada Senin 14-04-2025, ini bertujuan untuk mendesak pihak Kejati-su agar segera perintahkan Kejari Labuhan Batu untuk menggunakan intelijennya, dalam hal ini mengawasi orang terdekatnya Bupati yang di luar ASN yang berkedok kontraktor dan Mafia lobi-lobi yang berkedok politik Ricky Pratama koordinator aksi.

Dalam pernyataannya mengungkapkan dengan adanya penggunaan APBD LABUHAN BATU, Kami berharap APH segera bentuk tim pengawasan agar tidak terjadi kebocoran APBD dan di salah gunakan segilintir orang yang tidak bertanggung jawab Lanjut Ricky.

Maka kami perlu ingatkan APH untuk segera bentuk tim pengawasan agar anggaran yang di kelolah Pemkab Labuhan Batu selalu tepat sasaran sesuai harapan masyarakat Labuhan Batu, karna melihat fenomena secara ini kami duga banyak anggaran tidak tepat sasaran, maka Kami meminta dengan tegas kepada APH dalam hal ini kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk segera bentuk tim dalam pengawasan/pemantauan untuk kerja Bupati Labuhan Batu dalam hal ini penggunaan APBD daerah.

Baca Juga:

• Kepala BKAD Sumut di Laporkan Ke Kejatisu Terkait Penyaluran DBH 104 M Tak Sesuai Ketentuan
• APH Jangan Diam, Proyek 2,7 T Pemprov Sumut Jadi Temuan Potensi Merugikan Negara Mencapai Rp127 Milyar Lebih

Ricky Pratama menambahkan bahwa pihaknya meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera membentuk tim dalam pengawasan atau memantau untuk kerja Bupati Labuhan Batu dalam mengelola anggaran APBD daerah agar tepat sasaran sebagai mana mestinya agar tidak terulang kembali seperti mantan bupati sebelumnya yang di OTT KPK RI.

Aksi yang dilakukan oleh PMI-SU disambut baik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pihak KEJATISU menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan terkait dugaan penyalagunaan anggaran ini sebelumnya. Namun, mereka berkomitmen untuk segera memproses informasi yang telah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dari PMI-SUuntuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Dengan aksi ini, PMI-SU berharap agar pihak berwenang segera menuntaskan dan bentuk tim untuk mengawasi kerja bupati labuhanbatu dan orang-orang terdekatnya dalam penggunaan APBD labuhan batu takut (OTT) terulang kembali Dan kami berharap kejaksaan tinggi sumatera utara harus serius dalam mengawal pembangunan Labuhan Batu ini agar tidak terjadi seperti mantan bupati sebelumnya.

Baca Juga:

• Mahasiswa Sumut Laporkan Dugaan Mark Up Pekerjaan Maria Jalan dan Terminal Dinas Perhubungan Sumut
• Proyek Rehab Toilet Gedung Dewan Hampir 2 Miliar, Ketua DPRD Medan : Periksa, Jika ada temuan Proses dan Tangkap.

Kepala BKAD Sumut di Laporkan Ke Kejatisu Terkait Penyaluran DBH 104 M Tak Sesuai Ketentuan

APH Jangan Diam, Proyek 2,7 T Pemprov Sumut Jadi Temuan Potensi Merugikan Negara Mencapai Rp127 Milyar Lebih

Mahasiswa Sumut Laporkan Dugaan Mark Up Pekerjaan Maria Jalan dan Terminal Dinas Perhubungan Sumut

Proyek Rehab Toilet Gedung Dewan Hampir 2 Miliar, Ketua DPRD Medan : Periksa, Jika ada temuan Proses dan Tangkap.

Dugaan Mark Up Rehab Toilet Gedung DPRD Medan Sebesar 2 Miliar

Disdik Aceh Diminta Tak Bayar Puluhan Miliar Tunggakan Pengadaan Alat Peraga 2019 Inspektorat Diduga Bermain